√ Permendikbud Nomor 8 Tahun 2019 Ihwal Juknis Sumbangan Operasional Sekolah (Bos) Tahun 2019

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Berikut admin share Permendikbud Nomor 8 Tahun 2019 yang sekaligus berisi lampiran perihal Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019. Petunjuk teknis ini merupakan pola atau pedoman bagi pemerintah tempat dan sekolah dalam penggunaan dana BOS tahun anggaran 2019. Sehingga penggunaan dana BOS sempurna sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib berguru 9 tahun secara efektif dan efisien. Selain itu penyusunan juknis ini bertujuan semoga pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, sempurna waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Untuk mengunduh Permendikbud No. 008 Tahun 2019 dan Juknis BOS Tahun 2019 silahkan klik link di bawah ini :

Juknis BOS Tahun 2019

Tujuan BOS pada:
1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk:

• Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
• Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
• Membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak bisa pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. SMA/SMALB/SMK untuk:

• Membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia;
• Meningkatkan angka partisipasi kasar;
• Mengurangi angka putus sekolah;
• Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak bisa dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
• Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak bisa untuk mendapat layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan/atau
• Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Sasaran

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi syarat sebagai akseptor BOS menurut kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah tempat tidak boleh untuk menolak BOS yang telah dialokasikan.

SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat sanggup menolak BOS yang telah dialokasikan sesudah memperoleh persetujuan orang renta peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak bisa di SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK yang bersangkutan.

Satuan Biaya

      BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/ Sekolah Menengah kejuruan dihitung menurut       jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.

      Satuan biaya BOS  untuk:

1.	SD/SDLB                            :	Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
2.	SMP/SMPLB                      :	Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun
3.	SMA/SMALB dan Sekolah Menengah kejuruan  :	Rp 1.400.000,-/peserta didik/tahun

 Waktu Penyaluran

Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yakni Januari-Maret, April-Juni, Juli- September, dan Oktober-Desember.
Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami kendala atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas proposal pemerintah tempat dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap 6 (enam) bulan (semester), yakni ; Januari-Juni dan Juli-Desember.

Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah

BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memperlihatkan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan yang diadaptasi dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS memakai MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus:

1. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan; 
2. Melakukan penilaian setiap tahun; 
3. Mmenyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:

• RKAS memuat BOS;
• RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
• RKJM, RKT, dan RKAS disusun menurut hasil penilaian diri sekolah;
• KJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru sesudah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Komponen Pembiayaan BOS Jenjang SD dan SMP

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Langganan Daya dan Jasa
6. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
7. Pembayaran Honorarium Bulanan
8. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
9. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
10. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
11. Biaya Lainnya (apabila komponen 1-10 telah terpenuhi)

Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada akad dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil akad di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk isu kegiatan rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah.

Demikian sebagian dari Juknis BOS tahun 2019 yang tertuang dalam Permendikbud No. 008 Tahun 2019 untuk lebih jelasnya silahkan unduh pada link di atas. Semoga bermanfaat

Terimaksih

Share this post