√ Mengenal Kala Kerja Pns (Dari Kala Cpns Hingga Kala Pensiun)

Assaalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

sumber gambar : www.tamamijaya.blogspot.com

Berikut Admin share cara menghitung masa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bila diuraikan, terdapat 6 (enam) masa kehidupan PNS yang perlu diketahui seorang CPNS/PNS atau yang berminat melamar CPNS:
1. Masa Pengadaan CPNS
2. Masa Percobaan (Masa CPNS)
3. Masa Kerja Lampau (Peninjauan Masa Kerja)
4. Masa Kerja Golongan (MKG)
5. Masa Kerja Seluruhnya (MKS)
6. Masa Pensiun (MP)

I. MASA PENGADAAN CPNS

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yaitu aktivitas untuk mengisi deretan yang lowong. Pada umumnya deretan yang lowong disebabkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau adanya ekspansi organisasi, yang lalu ditetapkan dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara Karena tujuan pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi deretan yang lowong, maka pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sehabis memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat tersebut dihentikan didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

Selanjutnya silakan baca :

– Pedoman Pengadaan CPNS

– Perka BKN no. 9 Tahun 2012 perihal Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS (disempurnakan)

– Permenpan & RB Nomor 197 Tahun 2012 perihal Kebijakan Pengadaan CPNS bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS

–  Kepka BKN no. 11 Tahun 2002: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 11 tahun 2002 Jo PP no. 98 tahun 2000 tentang  Pengadaan PNS (Ketentuan perihal Pejabat yang berwenang mengesahkan foto copy ijazah/STTB terdapat Lampiran 1A)

– PP no.54 Tahun 2003: Perubahan atas PP no. 97 Tahun 2000 perihal Formasi Pegawai Negeri Sipil

– PP no. 11 Tahun 2002 perihal Perubahan terhadap PP no. 98 tahun 2000 perihal Pengadaan PNS

II. MASA PERCOBAAN

– Masa selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan masa percobaan.

Lamanya masa percobaan yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling usang 2 (dua) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) UU no. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 43 tahun 1999 dan Pasal 14 ayat (1) PP no. 98 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP no. 11 Tahun 2002

– Masa percobaan tersebut dihitung semenjak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (tanggal SK CPNS).  Apabila dalam keadaan tidak normal menyerupai terjadinya keterlambatan pengiriman usul ke BKN yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penetapan NIP dan penetapan SK CPNS maka masa percobaab CPNS dihitung semenjak CPNS yang bersangkutan mulai menjalankan kiprah yaitu dengan dikeluarkannya SPMT.

Pengkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil

– Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sanggup diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

– Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan, mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui lebih lanjut perihal Pejabat Pembina Kepegawaian silakan baca :

PP no.63 Tahun 2009 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 perihal Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Calon Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan kiprah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, sehabis mendapatkan keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dihentikan berlaku surut.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetapi lantaran sesuatu alasannya yaitu belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka hanya sanggup diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan lantaran kesalahan yang bersangkutan.

Umpamanya :

a. lantaran terlambat diikutsertakan dalam pendidikan dan training prajabatan.

b. Karena terlambat diikutsertakan dalam ujian kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri / Tim Penguji Kesehatan.

c. Karena kesalahan manajemen Instansi sehingga yang bersangkutan

terlambat ditetapkan keputusan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri

Sipil.

Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Darah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalai masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota sehabis menerima pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Hak atas honor bagi Calon Pegawai Negeri Sipil adalh 80 % (delapan puluh persen) dari honor pokok Pegawai Negeri Sipil, mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara positif melakukan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Kepala Kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan.

Bacaan:

– Hak dan Kewajiban CPNS selengkapnya silakan baca Kep KaBKN no. 11 tahun 2002 perihal Ketentuan Pelaksanaan PP no. 98 tahun 2000 jo PP no. 11 tahun 2002 perihal Pengadaan PNS

– PP no. 101 Tahun 2000 perihal Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

III. PENINJAUAN MASA KERJA LAMPAU

Peraturan Pemerintah no. 11 Tahun 2002 pasal 13 menjelaskan:

Pada dikala pengangkatan pertama Calon Pegawai Negeri Sipil ada kalanya yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja yang sanggup diperhitungkan untuk penetapan honor pokok.

– Masa kerja yang sanggup diperhitungkan penuh untuk penetapan honor pokok dalam pengangkatan pertama yaitu :

a. Masa selama menjadi Calon / Pegawai Negeri Sipil, kecuali masa selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

b. Masa selama menjadi Pejabat Negara

Umpamanya : Masa selama menjadi Anggota DPR-RI, Gubernur dan lain sebagainya.

c. Masa selama menjalankan kiprah pemerintahan, yang antara lain masa

penugasan sebagai :

1) Lokal staff pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

2) Pegawai tidak tetap, Umpamanya masa bakti Dokter selama

menjadi pegawai tidak tetap

3) Perangkat Desa;

4) Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional;

5) Petugas pada Pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

d. Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain masa selama menjadi Prajurit Wajib dan Sukarelawan.

e. Masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik Pemerintah, menyerupai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

– Masa kerja yang diperhitungkan ½ (setengah) yaitu masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan aturan di luar lingkungan badan-badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta abnormal yang berbadan hukum) yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputusputus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tahun.

Umpamanya :

a. DEWI SETIAWATI seorang mantan karyawati dari perusahaan swasta berbadan hukum, mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 16 (enam belas) tahun. Apabila ia diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka masa kerja yang sanggup diperhitungkan yaitu :

16 tahun = 8 (delapan) tahun

b. NAJIB MUTALIB mempunyai masa kerja pada perusahaan yang berbadan aturan pada :

1) Perusahaan swasta A selama = 6 bulan

2) Perusahaan swasta B selama = 11 bulan

Dalam hal demikian, maka masa kerja tersebut tidak sanggup diperhitungkan, lantaran tiap-tiap kali dari masa kerja yang dimiliki kurang dari 1 (satu) tahun.

c. TAUFIK mempunyai masa kerja dari beberapa perusahaan swasta yang berbentuk tubuh aturan pada :

1. perusahaan swasta nasional selama = 5 tahun

2. perusahaan swasta abnormal Jelang selama= 7 tahun

3. perusahaan swasta abnormal Korea selama = 9 tahun

jumlah = 21 tahun

Dalam hal demikian, maka masa kerja yang sanggup diperhitungkan yaitu sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun.

– Cara menghitung masa kerja dilaksanakan sebagai berikut :

a. Masa kerja yang diperhitungkan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 yaitu masa kerja hasil simpulan yang tidak kurang dari 1 (satu) bulan tersebut dihapuskan/tidak sanggup di perhitungkan.

Umpamanya :

WARTONO mempunyai masa kerja sebagai berikut :

1) Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama

= 2 tahun 5 bulan 15 hari

2) Sebagai Pegawai Perangkat Desa selama

= 4 tahun 4 bulan 17 hari

Jumlah = 6 tahun 9 bulan 32 hari

Dalam hal demikian, maka masa kerja yang diperhitungkan untuk

penetapan honor pokok pengangkatan pertama yaitu 6 tahun 10 bulan.

b. Masa kerja yang diperhitungkan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) PP no. 98 tahun 2000   sebagaimana telah diubah dengan PP no. 11 Tahun 2002 yaitu masa kerja hasil simpulan yang tidak kurang dari 1 (satu) bulan tersebut dihapuskan/tidak sanggup di perhitungkan.

Umpamanya :

SETIYO mempunyai masa kerja sebagai berikut :

1) Perusahaan Swasta Nasional selama

= 2 tahun 3 bulan 12 hari

2) Perusahaan Asing Jepang selama

= 5 tahun 1 bulan 29 hari

3) Perusahaan Asing Korea selama

= 1 tahun 1 bulan 28 hari

Jumlah = 8 tahun 5 bulan 69 hari

Dalam hal demikian, maka masa kerja SETYO yang diperhitungkan untuk

penetapan honor pokok pengangkatan pertamanya yaitu :

2 th 3 bln + 5 thn 1 bln + 1 tahun 1 bln = 8 th 5 bln = 4 th 2 bln 15 hari

Dibulatkan kebawah menjadi 4 tahun 2 bulan

Prosedur dan persyaratan pengajuan peninjauan masa kerja sanggup baca di sini

IV. Masa Kerja Golongan (MKG)

Masa kerja golongan (mkg) = masa kerja pada golongan/ruang tertentu.

Dalam PP no. 07 Tahun 1977, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP no. 15 Tahun 2012 dan Lampiran, perihal Gaji Pokok PNS menyatakan kita menganut sistim perhitungan masa kerja segaris. Artinya dalam daftar honor pokok PNS tersebut, masa kerja golongan dalam Golongan II jikalau ditarik daris lurus ke masa kerja golongan dalam golongan ruang III akan berkurang 5 (lima) tahun. Contoh : Masa kerja 5 tahun dalam golongan ruang II jikalau ditarik garis lurus ke masa kerja dalam golongan ruang III akan segaris dengan 0 (nol) tahun dalam golongan ruang III, sehingga dalam menghitung masa kerja golongan bagi PNS yang pindah golongan dari golongan II ke golongan III dikurangi 5 tahun. Apabila sehabis dilakukan pengurangan menjadi minus (kurang dari 0 tahun) maka ditetapkan masa kerja golongan minimal dalam golongan ruang tersebut yaitu : 0 tahun 0 bulan.

Hal apa saja yang mempengaruhi mkg? Hal-hal yang mempengaruhi mkg yaitu :

1. Kenaikan golongan

a. Kenaikan golongan dari gol. I ke gol. II, mkg dikurangi 6 tahun tumpuan gol. I/d mkg 16 tahun 1 bulan, jikalau naik pangkat ke gol. II/a maka mkg-nya menjadi 10 tahun 1 bulan

b. Kenaikan golongan dari gol. II ke gol. III, mkg dikurangi 5 th tumpuan gol. II/d mkg 22 tahun 7 bulan, jikalau naik pangkat ke gol. III/a maka mkg-nya menjadi 17 tahun 7 bulan

Apa syarat semoga mks = mkg?

Syarat yang harus dipenuhi semoga mks = mkg  yaitu apabila seorang pegawai pengangkatan pertamanya (CPNS) pada golongan III.

Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan honor bersiklus yaitu hak seorang PNS yang telah mejalani masa kerja dua tahun. Hal ini merupakan bentuk penghargaan negara dalam hal peningkatan kesejateraan pegawai yang bersangkutan. Untuk Golongan I dan II diberikan pada dikala masa kerja ganjil sedangkan untuk Golongan III dan IV masa kerja Genap.

Cara menghitung kapan kita memperoleh KGB

Kita harus mengetahui terlebih dahulu masa kerja golongan (MKG) dan TMT masa berlaku dari SK terakhir kita. SK Terakhir sanggup dari SK Kenaikan Pangkat atau SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir.

Bacaan:

– Slide Materi Manajemen Kepegawaian Negara oleh Bapak Rusdi Laili

– PP no. 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

V. MASA KERJA SELURUHNYA  ((MKS)

Masa kerja seluruhnya (mks) : masa kerja yang dihitung semenjak CPNS (termasuk masa kerja yang diperoleh pada dikala pengangkatan) hingga dengan sekarang.

Kepka BKN No.12 Tahun 2002 perihal Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS, romawi VI “Masa bekerja sebagai PNS secara terus menerus yaitu masa kerja yang dihitung semenjak diangkat menjadi CPNS hingga dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai BUP, kecuali masa cuti diluar tanggungan negara dan tidak terputusnya sebagai PNS”.

Bacaan:

– Pedoman Kenaikan Pangkat PNS

– PP no. 12 Tahun 2002  perihal Perubahan PP 97 Tahun 2000 perihal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

– Kepka BKN Juknis PP no. 12 Tahun 2002 perihal kenaikan pangkat PNS

– PP no. 63 Tahun 2009 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 2003 perihal Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

– PP no. 40 Tahun 2010 perihal Perubahan Atas PP No.16 Tahun 1994 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PNS, Pedomannya ( dalamnya ada uraian 101 Rumpun Jabatan Fungsional PNS)

– PP no. 13 Tahun 2002: Perubahan atas PP no 100 tahun 2000 perihal Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, Juknis KaBKN no. 13 Tahun 2002 dan Pedomannya

– PP no.65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS, mengubah PP no. 1 Tahun 1994 dan PP no. 32 Tahun 1979

– PP no. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil

– Perka BKN no. 21 Tahun 2010: Juknis  PP no. 53 Tahun 2010 perihal disiplin PNS

– PP no. 46 Tahun 2011 perihal Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

– PP no. 15 Tahun 2012 perihal Perubahan Keempat Belas atas PP no.07 Tahun 1977 perihal Peraturan Gaji PNS dan Lampiran

VI. PENSIUN PEGAWAI

Batas Usia Pensiun (BUP) bagi pegawai negeri sipil yang tidak memangku jabatan yaitu 56 (lima puluh enam) tahun. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

UU No.11 Tahun 1969 perihal Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 10 “Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri berdasarkan bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama.

Pegawai negeri sipil berhak mendapatkan pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Mulai berlakunya pensiun PNS:

– Pensiun mulai berlaku pada bulan berikutnya pegawai yang   bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagi PNS.

Berakhirnya Pensiun:

– Pensiun pegawai berakhir pada simpulan bulan peserta pensiun pegawai meninggal dunia

Bacaan:

– UU No.11 Tahun 1969 perihal Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

– PP no. 25 Tahun 2013 perihal Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya dan lampirannya

– PP no. 19 tahun 2013: Perubahan Keempat atas  PP no. 32 Tahun 1979 perihal Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Perubahan Pertama PP no. 1 Tahun 1994 , Perubahan kedua PP no.65 Tahun 2008, Perubahan ketiga no. 44 Tahun 2011

– SE Kepala BKN no. 04 tahun 1980 perihal Pemberhentian PNS

– Pedoman Pensiun Pegawai di web BKN

– Daftar Batas Usia Pensiun PNS

Semoga bermanfaat, salam

Sumber : http://www.kopertis12.or.id/

Share this post